Kisah Editorial

chapter 2

1947

"Indonesia Office" atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI, sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia.

Radio "Voice of Free Indonesia" disiarkan untuk pertama kalinya dari Yogyakarta.

1947, Maret

Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura.

Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia.

1947, Oktober

Kedatangan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia - Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North Carolina Dr. Frank B. Graham (AS).

1948

Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan dan simpati rakyat Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.

1948, Januari

Perjanjian gencatan senjata Indonesia-Belanda ditandatangani di atas kapal USS Renville. Mewakili pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Perjanjian Renville merupakan hasil kerja Komisi Tiga Negara (KTN).

1965, September

Pemberontakan kaum komunis berhasil digagalkan. Rezim Orde Baru kemudian lahir dan mengembalikan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia ke bebas dan aktif. Pemerintahan yang baru mulai melakukan pemulihan kembali hubungan dengan negara-negara sahabat di kawasan dan di dunia internasional.

1966, Agustus

Persetujuan pemulihan kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Malaysia.

1966, September

Indonesia kembali aktif dalam PBB, setelah tahun sebelumnya Presiden Soekarno menyatakan keluar dari organisasi internasional tersebut. Duta Besar L.N. Palar menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB.

1967, Agustus

Indonesia bersama dengan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus yang berisi kesepakatan untuk membentuk ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara).

1969, Juli - Agustus

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, "Act of Free Choice") di Irian Barat, di bawah pengawasan PBB. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz mendukung hasil Pepera yang sepenuhnya mendukung bergabungnya kembali Irian Barat ke Indonesia.

1969, September

Menyusul hasil pendapat rakyat Irian Barat yang sepenuhnya mendukung penggabungan kembali dengan Indonesia, Dewan Perwakilan (DPR) RI mengesahkan undang-undang Propinsi Irian Barat.

Dalam rangka mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di dunia, Indonesia turut mendirikan Organisasi Konferensi Islam (OKI/ OIC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko.

1971, September

Menteri Luar Negeri RI Adam Malik memimpin sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26.

1976, Februari

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berlangsung untuk pertama kalinya di Bali. Pada Konferensi tersebut ditandatangani "Declaration on ASEAN Concord" dan "ASEAN Treaty of Amity and Cooperation". Kantor Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta, dengan H.R. Dharsono dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal pertama.

1977, Januari

Letnan Jenderal TNI Rais Abin diangkat menjadi Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II. Ini adalah pertama kalinya seorang perwira militer RI memegang jabatan puncak dalam misi penjaga perdamaian PBB.

1979

Duta Besar Titi Memet Tanuwidjaja menjadi perempuan Asia pertama yang menduduki salah satu jabatan puncak - Direktur kawasan untuk Asia Timur dan Pakistan - di organisasi pendidikan dan kebudayaan dunia UNICEF.

1979, Juni

Pemerintah RI bekerjasama dengan Komisi Tinggi untuk Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) membuka areal seluas 170 hektar di Pulau Galang, Propinsi Riau, untuk tempat penampungan sementara dan pemrosesan para pengungsi "manusia perahu" asal Vietnam.

1980

Cendekiawan Indonesia Dr. Soedjatmoko diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang.

1984, Juli

Presiden Soeharto menerima kunjungan Pemimpin Organisasi Pembebasan palestina (PLO) Yasser Arafat di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

1986

Duta Besar Artati Sudirdjo, Ketua Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, memimpin Sidang Khusus Dewan mengenai kecelakaan nuklir di Chernobyl, Rusia.

Duta Besar J.B.P. Maramis menjadi orang Indonesia pertama yang mengetuai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Pasifik (ECAFE), berkedudukan di Bangkok. Atas usulan beliau, ECAFE mengubah namanya menjadi ESCAP, sehingga menambah dimensi sosial ke dalam lembaga PBB tersebut.

1986, Juli

Presiden Soeharto menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian dunia FAO berkat prestasi Indonesia yang telah berhasil mencapai swasembada beras.

1987, Mei

Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima Medali Tahun Perdamaian Internasional dari PBB.

1987, Juli

Untuk membantu penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia selaku wakil ASEAN dan Vietnam menyetujui diadakannya pertemuan informal antara pihak-pihak yang bersengketa di Jakarta.

1988, Juli

Pertemuan Informal Jakarta (JIM) diselenggarakan di Istana Bogor, dihadiri oleh Menlu RI, Menlu Vietnam, dan pemimpin dari keempat faksi di Kamboja.

1988, Desember

Indonesia menerima Penghargaan Kependudukan PBB.

1989, Juni

Indonesia menerima penghargaan dunia dari PBB atas keberhasilannya dalam program nasional Keluarga Berencana (KB).

1989, Desember

Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang kembali menegaskan pengakuan secara de jure Australia atas integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia.

1990

Departemen Luar Negeri RI mulai mengadakan lokakarya pengelolaan konflik berkala diantara pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan, dipimpin oleh Duta Besar Hasjim Djalal.

1990, Agustus

Indonesia dan China menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik RI - RRC pada tanggal 8 Agustus di Jakarta. Hubungan diplomatik dibekukan selama lebih dari dua dekade oleh Indonesia, menyusul pemberontakan kaum komunis yang gagal pada tahun 1965.

1990, November

Presiden RI dan Ibu melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk mempererat hubungan kedua negara. Kunjungan kepala negara RI ke China tersebut merupakan yang pertama kalinya semenjak pulihnya hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RRC Yang Shangkun kemudian melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada tahun 1991.

1991, Februari

Indonesia menerima penghargaan tertinggi dari organisasi kesehatan dunia WHO atas prestasinya meningkatkan kesehatan masyarakat.

1991, Oktober

Setelah melalui serangkaian pertemuan informal yang disponsori oleh Indonesia, keempat faksi yang bertikai di Kamboja akhirnya sepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober. Indonesia menjadi salah satu penandatangan dalam Perjanjian tersebut.

1948, September

Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI Mohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

1948

Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Kuba untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin. Pada tahun yang sama, Indonesia menandatangani kontrak dagang dengan pengusaha AS  dan membina hubungan dengan Bank Dunia.

1948, Desember

Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadap Indonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.

Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itu sedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.  

1949, Januari

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga  Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.

Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno.

Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.

1949, Juli

Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia.

1949, Desember

Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda.

Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.

Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.

MASA AWAL KIPRAH DIPLOMASI INDONESIA

1950

Dalam kunjungan ke Pakistan, Presiden Soekarno bertemu dan menyampaikan penghargaan kepada para prajurit Pakistan yang berjuang di pihak Indonesia di masa revolusi melawan Belanda.

1950, Agustus

Indonesia kembali dipulihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1950, September

Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

1950, Desember

Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Roem. Dalam perundingan tersebut, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

1955

PM Republik Rakyat China Chou En-Lai dan Menlu RI Soenario menandatangani Perjanjian Dua Kewarganegaraan di Jakarta. PM Chou En-Lai berada di Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia-Afrika.

1955, April

Konferensi Asia-Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung, tanggal 18 - 24 April. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri Konferensi tersebut, termasuk 5 negara penggagas KAA Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. KAA merupakan konferensi pertama yang diadakan oleh negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II.

KAA 1955 menandai kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung yang menegaskan hubungan antarbangsa berdasarkan asas kemerdekaan dan keadilan.

1956

Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai, Timur Tengah.

1956, Mei

Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 13 Tahun 1956 mengenai pembatalan sepihak Uni Indonesia - Belanda, karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia.

Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno berkeliling ke negara-negara AS, China, Uni Soviet, dan Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan merebut kembali Irian Barat.

1958, Januari

Indonesia dan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subandrio.

1959

Laili Roesad dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg. Beliau adalah duta besar perempuan pertama Indonesia.

1960, Agustus

Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dikirimkan antara lain ke China, Uni Soviet, dan Yugoslavia.

1960, September

Presiden Soekarno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (To Build the World Anew).

Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan "Kekuatan Dunia Baru" (New Emerging Forces, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui d******i negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia guna mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961.

1961

KTT Gerakan Non-Blok I diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Nehru dari India diutus oleh forum untuk menyampaikan hasil-hasil KTT GNB I, masing-masing ke Washington dan ke Moskow.

KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan peranan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

1961, Desember

Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Komando Mandala dibentuk di Makassar untuk mengatur perjuangan bersenjata membebaskan Irian Barat.

1962, Agustus

Perjanjian New York ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Menurut isi perjanjian, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan Sementara PBB (UN Temporary Executive Administration, UNTEA).

1963, Mei

UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Untuk memperingati perjuangan pembebasan Irian Barat, sebuah Tugu Peringatan didirikan di Lapangan Banteng pada tanggal 18 Agustus.

1963, September

Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara.

Presiden Soekarno menyerukan "konfrontasi fisik" dengan Malaysia, yang menyebabkan banyak terjadinya insiden bersenjata antara tenaga sukarelawan Indonesia dengan tentara Malaysia yang dibantu Inggris, Australia, dan Selandia Baru di sepanjang daerah perbatasan di utara Kalimantan.

MASA DIPLOMASI "ORDE BARU"

1992

Indonesia mulai membuka serangkaian hubungan diplomatik dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, seperti Armenia, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Georgia dan Kazakhstan menyusul kemudian.

1993, April

Indonesia memfasilitasi pertemuan informal antara Front Pembebasan Nasional Moro dan Pemerintah Filipina di Cipanas, Propinsi Jawa Barat, untuk membantu penyelesaian konflik berdarah di Filipina Selatan.

1993, Juni

Penghargaan Ibnu Sina (Avicenna Award) dianugerahkan organisasi ekonomi, sosial, dan budaya PBB UNESCO kepada Indonesia atas hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan nasional.

1994, Juni

Indonesia kembali mendapat penghargaan internasional atas keberhasilan program KB-nya, dari Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan (UNFPA).

1994, Oktober

Menlu RI Ali Alatas di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-49 di New York menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB.  [*/DF]

Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 2001 ketika Kemlu mencanangkan "Benah Diri" untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Benah Diri dilaksanakan melalui pembentukan budaya kerja yang berdisiplin tinggi, melalui "3 tertib dan 1 aman" (tertib waktu, tertib administrasi, tertib fisik, dan aman personel-informasi-lingkungan kerja), sehingga dapat tercapai sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung tujuan organisasi.

Komitmen Benah Diri Kemlu makin teguh dilaksanakan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini memperkokoh usaha Kemlu untuk membenahi dan menciptakan organisasi dan profesi yang transparan, kapabel dan bersih.

Kebijakan Benah Diri berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi Departemen, (2) restrukturisasi Perwakilan RI di luar negeri, dan (3) pembenahan profesi diplomat.

Ketiga pilar utama Benah Diri tersebut selaras dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Reformasi Birokrasi pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008, yaitu: penataan organisasi menuju right sizing; pembentukan budaya kerja untuk mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi; pembangunan ketatalaksanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; perumusan regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih; serta pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. 

Sebelum Benah Diri, komposisi pegawai Kemlu adalah 1 : 2 antara pejabat diplomatik dan staf administrasi. Setelah Benah Diri, jumlah pejabat diplomatik telah melebihi staf administrasi dengan komposisi 2 : 1. Hal ini sejalan dengan tujuan Benah Diri, yang merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki diri dalam lingkungan global yang dinamis. Dengan demikian diharapkan bahwa melalui proses Benah Diri dapat diciptakan organisasi yang ramping, padat, adaptif, efektif, dan efisien.

Tugas pembenahan profesi diplomat dan peningkatan sumber daya manusia ditindaklanjuti dengan menata kembali peraturan kepegawaian serta sistem pengembangan dan pembinaan karir. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menuntut diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh, rasional dan luwes. Dalam konteks mewujudkan amanat UU tersebut, Kemlu membenahi seleksi penerimaan CPNS, yang dinilai merupakan tahap penting dalam penataan SDM secara profesional.

Sistem seleksi penerimaan CPNS telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2002. Pola rekrutmen terlaksana dalam prinsip transparansi, efektif dan efisien, melalui penggunaan teknologi informasi dan metodologi yang ketat, bersih dan akuntabel dalam penentuan kelulusannya. Proses seleksi inilah yang mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi ISO 9001 : 2008. Pembenahan sistem rekrutmen ini telah mendapatkan pengakuan masyarakat dengan meningkatnya jumlah peminat yang mengikuti proses seleksi CPNS Kemlu.